Pendahuluan ini membahas pentingnya kemudahan dalam era modern, di mana pemudah berperan sebagai inovasi untuk menyederhanakan aktivitas. Pemudah mengurangi hambatan dan kompleksitas dalam berbagai bidang, seperti teknologi, transportasi, keuangan, pendidikan, dan layanan publik. Contohnya, aplikasi ponsel, layanan berbagi kendaraan, fintech, platform pembelajaran online, dan layanan publik digital telah mempermudah hidup. Namun, ada tantangan seperti keamanan, privasi, dan inklusivitas. Pemudah
“Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat Stranas-PPDT adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional,” didefinisikan pada Pasal 1 ayat (1).
Praesent dui ex, dapibus eget mauris ut, finibus vestibulum enim. Quisque arcu leo, facilisis in fringilla id, luctus in tortor. Nunc vestibulum est quis orci varius viverra. Curabitur dictum volutpat massa vulputate molestie. In at felis ac velit maximus convallis.
Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di jaman yang semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis.
Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali melantik Kepala Biro (Karo) Perencanaan dan Organisasi Kemenpora, Sri Wahyuni secara virtual dari Kemenpora, Jumat (16/7). Sejumlah pesan dan harapan disampaikan Menpora Amali agar kinerja Kemenpora terus baik dalam pelantikan yang berjalan khidmat ini.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional LT. Handoko menilai kehadiran infrastruktur 5G dapat membuka peluang ekonomi kreatif berbasis inovasi digital. Menurutnya hal itu bisa diwujudkan dengan memperkuat infrastruktur dan talenta digital.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020
Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan WTP ini merupakan yang kelima didapat secara berturut-turut.
